Meretas Kemiskinan Di Banten

Written By Dahnil Anzar on 03 April 2010 | 09:30

Oleh: Dahnil Anzar

Kemiskinan merupakan fenomena global, bahkan PBB menginisiasi MDGS (Milenium Development Goal’s) sebagai sinyal dan kesadaran bersama (common sense) bahwa kemiskinan merupakan musuh peradaban dan harus dilawan. Kemiskinan saat ini telah menjadi atribut bagi Negara dunia ketiga, yang rata-rata adalah Negara yang sedang berkembang (Developing Countries) dan Negara terbelakang (Underdeveloped Countries).Di Indonesia, fenomena dan angka kemiskinan menjadi perdebatan riuh dikalangan ekonom, pemerintah dan politisi, bahkan data kemiskinan seringkali menjadi alat politik bagi pemerintah maupun politisi di legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam makalah ini saya mencoba meretas fenomena kemiskinan di tingkat daerah, yakni Provinsi Banten, salah satu provinsi termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membantu analisa dalam makalah ini, saya mempergunakan data terbaru publikasi BPS, BI, NHDR-UNDP dan 4(empat) hasil penelitian tentang kemiskinan di Banten yang saya lakukan bersama Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) pada tahun 2006 dan 2007.

Defenisi Kemiskinan
Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Biro Pusat Statistik (BPS) yang datanya banyak digunakan dalam makalah ini, mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Jadi ada kebutuhan makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kebutuhan dalam rupiah tersebut pada tahun 2009 adalah Rp. 261.898 (Kota+Desa) atau Rp. 292.428 untuk daerah perkotaan dan Rp.249.546 untuk daerah pedesaan.
Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk , yakni kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan Struktur adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan Ginanjar (1997). Sedangkan, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa lain.
Menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan: “Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”. Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu mengakomodasikan kedua aspek tersebut.
Menurut Koenraad Verhagen, (1996), melebih-lebihkan kemiskinan kita cenderung melupakan apa yang mereka miliki. Orang-orang miskin bukanlah orang-orang yang “tidak memiliki” (havenot). Dari sudut pandang ekonomi mereka adalah orang-orang yang memiliki sedikit” (have-little) di sisi lain orang-orang miskin memiliki kekayaan budaya dan sosial. Berkaitan dengan pandangan ini, Gunawan Sumodiningrat (1977) mengemukakan, bahwa strategi untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering); dan (3) Pemberian perlindungan, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah.
Bank Dunia (World Bank) mendefenisikan kemiskinan dengan ukuran pendapatan $ 1/hari, pada akhir tahun 2006 melalui publikasi jumlah keluarga miskin di Indonesia, menaikkan ukurannya dengan $ 2/hari, rumah tangga yang memiliki pendapatan dibawah $2/hari maka akan diklasifikasikan sebagai keluarga miskin. Dalam penelitiannya. Gunawan dan kawan-kawan (2006) tentang masyarakat miskin kota di DKI. Jakarta, menyimpulkan bahwa kemampuan mereka untuk keluar dari permasalahan kemiskinan relatif sulit. Pelbagai kasus, pendapatan (hasil), keterampilan dan pendidikan yang rendah merupakan suatu mata rantai. Keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan pandangan dari Jalaludin Rachmat (1999), bahwa produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah dan terus begitu. Rangkaian tersebut sering disebut sebagai vicious circle atau lingkaran setan kemiskinan. bahwa kemampuan mereka untuk keluar dari permasalahan kemiskinan relatif sulit. Pada kasus ini, pendapatan (hasil), keterampilan dan pendidikan yang rendah merupakan suatu mata rantai. Keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan pandangan dari Jalaludin Rachmat (1999), bahwa produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah dan terus begitu. Rangkaian tersebut sering disebut sebagai vicious circle atau lingkaran setan kemiskinan.

Peran Pemerintah dalam Penelitian Godwin Limberg Dkk (2006), tentang peran pemerintah lokal untuk mengurangi kemiskinan memberikan kesimpulan, bahwa. pelbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat telah mendorong persyaratan birokratis yang rumit, sehingga pemerintah daerah enggan untuk memenuhinya dan lebih suka menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Pelbagai inisiatif pemerintah daerah untuk membangun perekonomian jarang mencapai kaum miskin, justru meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan. Penelitian yang didasari pengamatan tahun 2003 dan 2005 tersebut, juga menjelaskan mengenai kinerja buruk pemerintah daerah, melalui pelembagaan yang lemah, pelbagai informasi dan strategi yang tidak jelas dan kurangnya partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri.

Kemiskinan Banten Dalam Angka

Sebelum melihat kemiskinan Banten secara spesifik, mari kita lihat angka kemiskinan di Indonesia secara umum. Jumlah orang miskin di Indonesia tahun 2009 adalah 32.529.970 orang atau 14,15% , dari total penduduk 225,64 juta jiwa, pemerintah mentargetkan pada tahun 2010 jumlah orang miskin berkurang sebanyak 2.201.000 orang atau menjadi sebanyak 30.328.970 orang atau 13%. Dengan begitu diharapkan banten juga mampu mengikuti target pengurangan jumlah orang miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut, berdasarkan target yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2010 penurunan jumlah penduduk miskin di Banten menurun sebanyak 4,7% atau sebanyak 44.920 orang, dengan kondisi jumlah penduduk miskin Banten pada saat ini berjumlah 788.067 orang atau 7,64%, maka 2010 jumlah penduduk miskin di Banten minimal menjadi 743.147 orang atau sekitar 7,4% dari total jumlah penduduk banten sebanyak 9,7 juta jiwa.


Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Propinsi Banten sejak tahun 2002-2009:
Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten
Menurut Daerah, 2002-2009
Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
2002 305,8 480,9 786,7 6,47 12,64 9,22
2003 309,4 546,4 855,8 6,62 12,79 9,56
2004 279,9 499,3 779,2 5,69 11,99 8,58
2005 370,2 460,3 830,5 6,56 12,34 8,86
2006 417,1 487,3 904,3 7,47 13,34 9,79
2007 399,4 486,8 886,2 6,79 12,52 9,07
2008 371,0 445,7 816,7 6,15 11,18 8,15
2009 348,7 439,3 788,1 5,62 10,70 7,64
Sumber : Publikasi BPS 2009.

Jumlah dan persentase penduduk miskin Propinsi Banten pada periode 2002-2009 seperti tercantum pada tabel 1 memperlihatkan besaran yang berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2006, kemiskinan di Banten tiap tahunnya menunjukan trend yang bergerak naik. Tahun 2002 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 786.700 orang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2003 menjadi sebesar 855.800 orang. Pada tahun 2004 penduduk miskin berkurang hingga masih ada sebesar 779.200 orang. Namun pada tahun 2005, terjadi kembali sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin, menjadi 830.500 (8,86 persen), yang diduga terjadi akibat kenaikan harga BBM (tahap 1) pada bulan Maret 2005. Pada tahun 2006, kembali terjadi kenaikan penduduk miskin yang sangat besar mengingat pada periode penghitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah kembali menaikan harga BBM(tahap 2) pada bulan Oktober 2005, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 6,88 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebesar 904.300 penduduk (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, maraknya program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 886.200 orang (9,07 persen), kemudian pada tahun 2008 menurun menjadi 816.742 orang (8,15 persen), hingga pada tahun 2009 ini jumlah penduduk miskin turun sebesar 788.067 orang atau sekitar 7,64 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan.
Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 ke 2008, 2008 ke 2009, dibeberapa media cetak lokal sempat diklaim pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai prestasi yang membanggakan bagi kinerja pemerintah provinsi Banten, padahal seperti yang dijelaskan diatas, bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Banten lebih karena kebijakan ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengurangi “angka” jumlah kemiskinan secara kuantitatif melalui kebijakan BLT, PNPM, P2KP dan program sejenis lainnya. justru, saya melihat pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Banten agak absent terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Indikator lain yang tak kalah penting adalah adalah Jurang kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Jurang Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) seperti terlihat di tabel 2, menunjukkan kenaikan yaitu dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2008 sebesar 1,12 menjadi sebesar 1,32 pada tahun 2009. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan.Demikian pula untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menunjukan angka 0,28 pada tahun 2008 menjadi 0,33 pada tahun 2009 (Tabel 3). Indeks ini mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin yang semakin melebar. Jika dirinci menurut daerah kota/desa, terlihat kenaikan indeks P1 dan P2 hanya terjadi pada wilayah perdesaan saja sedang untuk daerah perkotaan, indeksnya malah mengalami penurunan. Hal ini menjadi suatu indikasi awal yang harus dikaji secara lebih lanjut, bahwa terjadi perbedaan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada daerah perdesaan yang semakin besar dibandingkan dengan penduduk miskin pada wilayah perkotaan.

Tabel 2
Indeks Jurang Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Banten Menurut Daerah, Maret 2008-Maret 2009
Tahun Kota Desa Kota+Desa
Indeks Jurang Kemiskinan (P1)
Maret 2008 1,04 1,25 1,12
Maret 2009 0,93 1,91 1,32
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2008 0,31 0,23 0,28
Maret 2009 0,21 0,50 0,33
Sumber : Publikasi BPS, Maret 2009
Sebaran kemiskinan Banten berdasarkan Kabupaten dan Kota di Banten masih terpusat di Selatan Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berikut data lengkapnya:

Tabel 3
Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kota/Kabupaten
di Banten, Tahun 2002-2009

Kab/Kota Persentase Penduduk (with Poor Line Method)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pandeglang 15,11 15,40 13,77 13,89 15,82 15,64
Lebak 16,16 13,45 12,09 12,29 14,55 14,43
Tangerang 7,00 8,40 7,70 7,50 8,28 7,18
Serang 9,80 10,29 9,11 10,47 9,55 9,47
Kota Tangerang 4,38 4,81 4,19 4,39 6,41 4,92
Cilegon 6,42 5,36 4,42 5,55 4,99 4,71
Banten 9,22 9,56 8,58 8,86 9,79 9,07 8,15 7,64
Sumber : Biro Pusat Statistik

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Banten

Dari Tabel 1, 2 dan 3 meskipun secara agregat penduduk miskin di Banten terus menurun, seperti saya jelaskan diatas bukan dikarenakan kebijakan pemerintah daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota di Banten, namun lebih karena kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak memiliki strategi yang riil dalam menekan angka kemiskinan daerahnya, alokasi anggaran pada APBD baik propinsi maupun kabupaten/kota tidak menunjukkan bahwa pemerintah memiliki program riil pengentasan kemiskinan di daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota di Banten, harus memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan kemiskinan ini, karena apabila tidak ditangani secara serius maka kemiskinan di Banten akan mengarah kepada kemiskinan struktural, mengingat bahwa ada 3 faktor mendasar penyebab kemiskinan di Banten yang cukup tinggi.
Pertama. Rendahnya pendidikan sebagian besar masyarakat Banten. Berdasarkan publikasi NHDR-UNDP, dan BI pada tahun 2009, lebih dari 50% orang miskin di Banten tidak lulus Sekolah Dasar (SD), dan tingginya jumlah anak putus sekolah yang mencapai 9.087 siswa, serta jumlah penduduk yang buta huruf cukup besar yakni 500.000 orang lebih. Rendahnya pendidikan ini mendorong kemiskinan di Banten di perkuat dengan tingkat pengangguran yang tinggi di Banten, yang mencapai 15,18 per agustus 2008, dan pengangguran yang tinggi justru terjadi di daerah Industri seperti Cilegon,Kabupaten dan Kota Tangerang, hal ini membuktikan bahwa terjadi mismatch sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan indutri di daerah-daerah bersangkutan, penurunan kontribusi sektor pertanian dipedesaan juga ikut mendorong kemiskinan tersebut, dimana rata-rata pekerja pertanian di desa berpendidikan rendah, sedangkan industri tidak tumbuh didaerah-daerah Selatan Banten, seperti Pandeglang dan Lebak, karena keterbatasan akses dan infrastruktur yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah Daerah Propinsi Banten maupun Kabupaten/Kota.
Kedua. Inflasi, kemiskinan di Indonesia sangat sensitif dengan kenaikan harga atau Inflasi, demikian juga dengan kemiskinan di Banten. inflasi tertinggi berdasarkan daerah justru terjadi di daerah episentrum kemiskinan yakni daerah Selatan Banten. Pandeglang 16,5%, dan Lebak 15,10% , sedangkan terendah adalah Kota Tangerang 12,84. Inflasi yang tinggi di Selatan Banten menyebabkan daya beli masyarakat Selatan Banten tergerus. Inflasi yang tinggi terjadi di Selatan Banten disebabkan oleh, buruknya Infrastruktur aksebtibilitas jalan menuju selatan Banten, sehingga distribusi barang menjadi mahal dan langka. Padahal, infrastruktur adalah tugas utama pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota, maka apabila tidak ada kebijakan yang ekspansif untuk membenahi infrastruktur khususnya jalan maka tekanan kemiskinan karena inflasi akan semakin menjerumuskan penduduk Selatan Banten kedalam jurang kemiskinan.
Ketiga. Sumber Daya Alam (endowment) yang relatif terbatas dan budaya masyarakat yang belum mengedepankan produktivitas, dan daya saing.

Upaya Pemerintah Daerah

Upaya pemerintah daerah Propinsi Banten untuk mengentaskan kemiskinan di Banten, setidaknya diatas kertas dituangkan melalui 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah, yakni, (1) Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata), (2) Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritas penggunaan bahan baku lokal unggulan, (3) Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan, (4) Pengembangan Bridging Programme (kesetaraan/ jembatan penghubung) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, (5) Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat, (6) Pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat, (7) Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan, adat sebagai wahana kearah terwujudnya Entrepreneurial Goverment (Pemerintah yang Berjiwa Kewirausahaan), (8)Pengembangan wilayah produktif (wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi) dengan infrastruktur yang memadai, (9) Pengembangan kawasan dan wilayah strategis melalui pola multigates system (3 pintu keluar-masuk wilayah Banten).
Faktanya, prioritas diatas kertas tersebut absen di tataran operasional, merujuk kepada APBD Banten memang menunjukkan peningkatan secara kumulatif, misal pada tahun 2008 dalam APBD-P dari Rp. 2.154 milyar menjadi Rp. 2.402 milyar, namun apabila ditelusuri lebih lanjut alokasi pro-poor justru nyaris tak berbunyi. Belanja daerah masih besar pada belanja tidak langsung atau lebih dikenal sebagai belanja aparatur. Dari 9 (Sembilan) prioritas pembangunan tersebut diatas, sulit diidentifikasi operasionalisasinya dalam belanja dan kegiatan pemerintah daerah, belum lagi pembenahan infrastruktur tidak kunjung menunjukkan usaha yang maksimal dari pemerintah daerah. Misal, dari 889 kilometer jalan di Propinsi Banten 40%-nya dalam keadaan rusak.
Jadi, apabila kita pertemukan dengan 3 faktor penyebab kemiskinan yang saya identifikasi jelas sulit menilai pemerintah daerah telah berusaha secara konkret untuk membenahi faktor penyebab kemiskinan tersebut, usaha untuk membenahi sumber daya manusia di Banten, tidak tercermin dari alokasi anggaran pendidikan di sektor pendidikan yang masih jauh dari 20%, demikian juga dengan APBD daerah episentrum kemiskinan seperti Pandeglang dan Lebak yang relatif sangat kecil. Prioritas pembangunan pertanian juga tidak menunjukkan komitmen yang kuat melalui alokasi di APBD maupun melalui program dan operasional konkret, fakta ini diperkuat dengan fakta bahwa sektor ini justru terus tergerus kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, belum lagi reformasi birokasi yang nyaris tak terdengar dan terlihat.(Makalah ini, disampaikan pada Lokakarya, kemiskinan dan Rokok yang diadakan oleh Lembaga Demografi FE.UI di Hotel Le Dian, 31 Maret 2009)

Daftar Bacaan
BI. 2008. “Kajian Ekonomi Regional Banten”. Serang.
BPS. 2009. “Berita Resmi Statistik Banten”. Serang. BPS Propinsi Banten.
BPS. 2008. “Berita Resmi Statistik Banten”. Serang. BPS Propinsi Banten.
UNDP. 2009. “National Human Development Report for Indonesia”. Jakarta.



Blog, Updated at: 09:30

0 komentar:

Post a Comment

Sahabat. Dengan senang hati saya membuka pintu diskusi...sukses selalu untuk Sahabat

Google+ Followers



Letakan Konten gambar/HTML Script/Tulisan di Tab 2

Popular Posts